Tugas II PKN UT Polstranas

TUGAS II PKN

1. Mengapa Polstranas merupakan suatu kebijakan nasional dalam menentukan cita cita, dan tujuan, bangsa untuk mewujudkan dan menjalankan/ mengawal pembangunan bangsa jelaskan ?

Sebab dalam Polstranas itulah termaktub segala langkah dan strategi Pemerintah (sebagai pengemban amanat UUD dalam fungsi eksekutif) dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana amanat UUD 1945.

Dalam strategi tersebut pemerintah menurunkannya ke dalam beberapa langkah taktik beserta ukuran-ukuran pencapaian target. Semua itu dikerjakan secara simultan dengan melibatkan segala komponen institusi negara dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokok masin-masing lembaga.

Sebelum menetapkan strategi--baik jangka pendek, menengah, dan panjang--pemerintah terlebih dahulu menganalisa ancama-ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan. Dengan begitu, langkah yang diambil akan sangat terukur, rasional, dan efisien dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan pada geopolitik Indonesia, geostrategi indonesia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan tata bina nasional.

2. Apakah ada perbedaan strategi Polstranas dari tiap pimpinan pemerintahan pada setiap pergantian jabatan pemerintahan, misalnya orde lama ke orde baru,  orde reformasi jelaskan kalau ada. tiap tiap periode menekankan pada bidang apa  jelaskan ?

Ada. Dalam konteks perubahan periode (orde lama, orde baru, reformasi) terdapat beberapa perbedaan Polsrtanas, hal ini berkaitan dengan perubahan bentuk ancaman dan kekuatan dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Pada periode Orde Lama (1945-1965)

Sulit untuk mendefinisikan secara menyeluruh startegi dan taktik yang digunakan pada periode tersebut mengingat rentang waktu dan perubahan peta politik dunia yang terus berubah secara signifikan. Paling tidak ada beberapa hal penting yang patut dicatat terkait Polstranas pada periode tersebut. Sebagaimana catatan sejarah, bahwa pemerintahan Soekarno adalah masa konsolidasi kekuatan-kekuatan nasional. Pada masa awal kelahirannya, bangsa Indonesia mengalami beragam turbulensi politik dalam negeri yang membuat strategi pembangunan tidak berjalan secara maksimal. Sepuluh tahun masa pemerintahan Soekarno diwarnai dengan perang kemerdekaan paska kembalinya pasukan Belanda yang membonceng NICA. Hal tersebut membuat arah kebijakan lebih pada penyusunan kekuatan inti dalam rangka merebut sepenuhnya kemerdekanaan. Memastikan segala negosiasi dan kesepakatan-kesepakan sesuai dengan kepentingan nasional dan dipatuhi oleh setiap komponen.

Paska hengkangnya Belanda di Tahun 1949, Indonesia memasuki periode 10 tahun kedua yang diwarnai pertempuran dengan sesama anak bangsa. Terjadi perpecahan dan pemberontakan di mana-mana (PPRI Perpesta, DI/TII, dll). Pada periode ini pemerintah melancarkan fokus untuk meredam segala kecamuk yang bertebaran di penjuru Nusantara.

Periode 10 tahun terakhir adalah masa pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan mulai dilakukan. Pertarungan kelompok yang nyaring terdengan di Parlemen setelah Indonesia berganti-ganti sistem pemerintahan dan bentuk negara (parlementer, republik, serikat, kesatuan) diakhiri dengan keluarnya dekrit Presiden 1959. Kemudian presiden Soekarno menyusul serangkain strategi untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan politik yang semula saling berseteru. Gagasan NaSaKom ditawarkan, untuk mengesampingkan perbedaan demi tujuan lebih besar. Pembangunan ekonomi dilakukan, proses nasionalisasi aset-aset penting digalakan, program ekonomi banteng yang membantu pribumi dalam bersaing dengan pengusaha asing digalakan. Gelaran Asian Games dan beberapa event internasional dihelat sebagai bukti Indonesia tengah bangkit. Namun konflik ideologi yang sedang menggema di dunia memberi dampak signifikan bagi kondisi dalam negeri. Usia Soekarno yang semakin tua, kekuasaannya yang kian absolut, disertai keterlibatan kepentingan asing yang menyusup membuat sebuah konflik berdarah yang berujung runtuhnya pemerintahan Orde Lama.

Orde Baru (1967 – 1998)

Secara politik, pemerintahan Orde Baru relative stabil. Hal ini terkait langkah-langkah pembenahan (meski kadangkala dengan keras) yang dilakukan. Sistem multi partai yang bermula dari keputusan wakil presiden Mohamad Hatta, disusutkan menjadi tiga komponen: PPP mewakili komponen agama, PDI mewakili kelompok nasionalis, dan Golongan Karya mewakili apparat sipil dan sebagian militer.

Dalam masa pemerintahan Soeharto, strategi pembangunan disusun berdasarkan ketetapan MPR kemudian diterjemahkan dalam GBHN. Selanjutnya pemerintah melaksanakan poin-poin GBHN dengan membuat program pembangunan lima tahunan atau yang kerap disebut PELITA. Pembangunan ekonomi berlangsung dengan marak, namun iklim politik mengalami kemandekan sejalan dengan konsep pemerintahan yang mengedepankan kestabilan. Dalam perjalanannya pemerintahan dan kebijakan semakin terpusat dan membuat gejolak politik di berbagai tempat. Seiring hadirnya krisis moneter, pemerintah Orde Baru akhirnya runtuh.

Periode Reformasi (1999 – Sekarang)

Proses transisi pada masa demokerasi berlangsung melewati beberapa kepala pemerintahan (BJ Habibie, Gus Dur, Megawati) hingga mencapai stabilitas dan bentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggota MPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun, sampai pada akhirnya terpilih kembali di pemilu berikutnya.

Periode ini juga ditandai dengan posisi MPR yang tak lagi bisa secara langsung menurunkan presiden, ditiadakannya GBHN, penguatan kedudukan lembaga legislatif, penguatan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

3. Apakah negara luar dapat mempengaruhi Polstranas, kalo ada contohkan dan jelaskan?

Tentu. Ketika pemerintahan Jokowi berusaha melaksanakan program suku bunga murah, agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman—terutama modal usaha—dapat mengakses dan tidak terlalu dibebani bunga yang tinggi. Kebijakan itu sejalan dengan pembangunan daya saing ekonomi yang digalakan pemerintah. Namun ketika The Fed AS menaikan suku bunga acuan mereka, berefek pada arus uang di pasar global. Banyak investor yang menanam uang di Indonesia berbondong-bondong memindahkan uangnya ke Amerika. Hal ini mau tak mau membuat pemerintah bersama Bank Indonesia memutar kebijakan dengan menaikan suku bunga acuan agar para investor mau menahan uangnya di Indonesia dengan imbal hasil yang menggiurkan. Namun akibatnya, era suku bunga murah bagi masyarakat peminjam telah berakhir.

4. Landasan Polstranas adalah Pancasila, UUD 45, Wasantara dan Tannas, kenapa? jelaskan satu satu. ?

1. Pancasila

Dasar pemikiran Polstranas Indonesia berbasis pada geopolitik Indonesia. Geopolitik memberi arah kepada suatu pola tertentu bagi tujuan negara Republik Indonesia dan aspirasi serta motivasi bangsa Indonesia. Geopolitik harus dijiwai falsafah Pancasila, sebagai pandangan hidup dan landasan filsafatnya.

Pancasila secara eksplisit menerangkan cara manunusia hidup dan apa-apa yang dikehendaki oleh manusia Indonesia. Hidup harmonis sebagaimana berketuhanan dan berperikemanusiaan sebagaimana sila pertama. Bersatu dan hidup bersama menuju cita-cita sebagaimana sila ke-3, dan menegakan keadilan berlandaskan demokerasi sebagaimana sila ke-4 dan 5. Dengan demikian tiap langkah dan strategi mestilah sejalan dengan Pancasila sebagai pegangan hidup manusia Indonesia.

2. UUD 1945

Polstranas Indonesia mengandung konsep geostrategi Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai sebuah metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Geostrategi di Indonesia memberikan arah tentang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Geostrategi diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945.

3. Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia dimana diperlukan keserasian antara wawasan buana, wawsan bahari, dengan wawasan dirgantara sebagai pengejawantahan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia. Penetapan dan pelaksanaan Polstranas mestilah merujuk pada kesadaran geografis (wawasan nusantara) dalam konteks ruang kewilayahan dan kebudayaan. Pembangunan infrastuktur politik dan ekonomi mesti memperhatikan watak keindonesiaan yang beragam dan membentang luas dari Sabang sampai Merauke.

4. Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional suatu negara adalah syarat mutlak untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan yang datangnya baik dari dalam maupun dari luar. Hanya dengan ketahanan nasional suatu bangsa atau suatu negara akan mampu menghadapi bahaya-bahaya tersebut. Dengan meninjau kemampuan Indonesia beserta segala kekuatannya, maka penyusunan Polstranas dapat lebih terukur.

5. menurut pandangan anda menekankan pada Bidang apa Polstranas saat ini (kepemimpinan Presiden Jokowi) silahkan dijawab, lengkapi dengan argumentasi yang rasional.

Sejauh pengamatan saya, nampaknya pemerintahan Jokowi-JK lebih fokus dalam pembangunan di bidang ekonomi terutama fokus pada ekspansi infrastruktur. Dalam rilis data RAPBN 2018 (masih dalam pembahasan dengan DPR) pemerintah menargetkan peningkatan porsi anggaran infrstruktur dari Rp 387,7 triliun atau 2,8% terhadap PDB pada APBN 2017 menjadi Rp 455 triliun atau 3,1% terhadap PDB pada 2018. Peningkata tersebut menunjukan ambisi pemerintahan Jokowi yang secara serius ingin melaksanakan pembangunan infrastruktur sejak menduduki jabatab presiden. Sepanjang tahun 2016, paling tidak, pemerintahan Jokowi telah membangun 13 bandara baru, 114,59 km jalur kereta api baru, 1.268 km jalan baru, 59 km jalan bebas hambatan (tol). Hal ini belum merujuk pembangunan bendungan dan sarana infrastruktur lain.

Persoalannya, gencarnya pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi menimbulkan ekses negatif berupa konflik lahan dengan masyarakat di berbagai daerah. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hanya sepanjang tahun 2016 saja sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini melonjak signifikan mencapai 78% jika dibandingkan angka tahun sebelumnya yang tercatat 252 konflik agraria.

Konflik agraria tersebut tersebar di 34 Provinsi, dengan enam besar provinsi sebagai penyumbang konflik tertinggi, antara lain: 1) Riau dengan 44 konflik (9,78 %), 2) Jawa Timur dengan 43 konflik (9.56 %), 3) Jawa Barat sebanyak 38 konflik (8,44 %), 4) Sumatra Utara 36 konflik (8,00 %), 5) Aceh 24 konflik (5,33 %), dan Sumatra Selatan 22 konflik (4,89 %).

Pembangunan-pembangunan yang memicu pertikaian tersebut, tidak semua dikerjakan pemerintah lewat perusahaan-perusahaan pelat merah. Sebagian besar proyek menggandeng pihak swasta dengan investor hingga ke negeri Cina. Bandara di Majalengka contohnya, investor dari pembangunan bandara itu adalah perusahaan asal Cina bernama China Fortune Land Development, Co. Ltd. Dana pembangunan Waduk Jatigede juga berasal dari pinjaman Loan Bank Exim China. Total dana untuk membangun waduk ini senilai Rp4 triliun. Sebesar 90 persennya berasal dari Bank Exim, sedangkan sisanya dari pemerintah.

Situasi tersebut, jika terus berlangsung sesuai tren pembangunan infrastruktur diiringi peningkatan konflik lahan, amat berisiko bagi kestabilan pemerintahan. Masyarakat kecil yang memiliki mata pencaharian sebagai petani akan merasa satu-satunya harapan hidup terenggut. Belum lagi penurunan jumlah lahan pertanian yang berisiko pada ketersediaan pangan. Pemerintah mesti bersikap bijaksana dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan nasib masyarakat kecil.